Visitor


USER ONLINE : 1
TOTAL VISITOR : 143568
 

Jika tidak bisa memberi dengan materi, maka senyum yang tulus adalah bentuk sikap yang dapat menentramkan jiwa bagi yang menerimanya.  ADA MASALAH HUKUM ? SILAHKAN KONSULTASI DI SINI.....!!!

Kasus Tanah

1. Kasus pembebasan tanah

Sebuah insatansi pemerintah melakukan pembebasan tanah di daerah Jakarta Utara. Untuk keperluan tersebut, instansi yang berangkutan meminta bantuan kepada Lurah setempat untuk membantu melakukan pembebasan tanah. Lurah menyanggupi dan selanjutnya melakukan pembebasan tanah yang dimaksud. Tapi salahnya, Lurah membebaskan tanah menggunakan uangnya dulu dengan janji bahwa bila sudah beres semua biaya akan diganti oleh instansi pemerintah tsb.

Tapi karena perjalanan waktu, pembebasan tanah tersebut belum tuntas sampai lk 4 tahun lamanya. Karena termakan waktu, banyak dari tanah yang semula sudah dibebaskan itu diserobot kembali oleh  penduduk liar. Sang lurah stres berat dan akhirnya meninggal dunia. Maka kemudian anaknya tampil untuk menuntut ganti rugi kepada instansi Pemerintah yang menugaskan bapaknya untuk membebaskan tanah itu.

Karena sang anak cukup berpendidikan dan mampu untuk tampil sendiri di depan Pengadilan, maka kami cukup membimbing saja dengan membuatkan surat gugatan, surat jawaban, pembuktian dan kesimpulan sampai Putusan.

Dalam Putusan Pengadilan, Penggugat dimenangkan dengan kewajiban kepada instansi Pemerintah tersebut untuk membayar ganti rugi sebesar 845 juta rupiah dari 10 milyar yang dituntut. Tergugat naik Banding, dan putusan Banding memperkuat Putusan PN Jakarta Utara, Dilanjutkan dengan permohonan Kasasi, dan putusan Kasasi juga menolak Permohonan Kasasi Tergugat asli.  

2. Kasus pinjam-meminjam dengan agunan rumah dan tanah di Pulo Gadung

Ny.M sangat terdesak untuk memperoleh dana segar sebesar 200 juta rupiah. Untuk keperluan itu, Ny M menghubungi seorang "pelepas uang" untuk memperoleh pinjaman (Tn. H) di daerah Tanah Abang. Karena Tn.H ini memang pemain dibidang pinjam meminjam uang, maka dia menerima jaminan berupa Tanah dan Bangunan seluas l.k. 350 m2 di P.Gadung milik Ny.M. Syaratnya, Ny.M mau menanda tangani akte Notaris Pengakuan Hutang dengan penjaminan tanah itu (grosse Akte).

Masalahnya muncul, karena ketika Ny.M mau membayar kembali utangnya yang berjumlah 200juta rupiah beserta bunga sesuai kesepakatan (3%) per-bulan, ternyata Tn.H mengulur-ulur waktu untuk tidak menerima pembayaran utang itu. Sampai akhirnya jatuh tempo.

Ny.M minta nasehat hukum. Saya menyarankan agar digugat saja melalui Pengadilan. Ny M setuju, akan tetapi biaya untuk membayar Pengacara tidak ada. Uangnya hanya cukup untuk membayar kembali utang beserta bunganya. Saya sarankan agar Ny. M mau tampil sendiri di Pengadilan, dan ternyata dia cukup PD untuk tampil sendiri.

Singkatnya, saya buatkan Surat Gugatan, lalu saya antar ke PN Jakarta Pusat. Saya kenalkan ke Panitera, lalu bayar biaya perkara dll. Kemudian setelah itu dia jalan sendiri. Tinggal konsul pada saya bila dia sudah pulang dari PN. Demikian sampai akhir perkara dan menerima Putusan. Hasil akhirnya, dia bayarkan utang beserta bunganya melalui konsinyasi di PN. Dan selesai.

3. Sengketa tanah di Sbw 

Sebenarnya Hj HM dan Ny MK adalah dua orang bersahabat karib. Kebetulan keduanya adalah pengusaha lokal dan sering bekerjasama dalam bidang bisnis. 

Pada tahun 1994. Ny Hj HM menjual tanah seluas l.k. 5 ha kepada Ny MK seharga 49 juta rupiah. Keduanya sepakat melaksanakan transaksi di hadapan Camat PPAT Sbw. Karena mereka adalah dua orang yang bersahabat, maka Ny HM tidak keberatan bila harga tanah itu dibayar keesokan harinya setelah terjadi transaksi.

Maka hari berikutnya, Ny. Hj HM mendatangi rumah Ny MK di Labuan untuk menagih pembayaran harga tanah sesuai janji Ny MK.

Namun, apa mau dikata, ternyata Ny MK sudah lebih dulu kabur ke Jakarta tanpa memberitahu kepada Ny. Hj HM. Maka terjadilah kepanikan. Orang-orang yang ada di rumah Ny MK seolah bersekongkol dan tidak mau memberitahukan alamat Ny MK di Jakarta. Maka sejak hari itu Ny Hj HM kehilangan jejak terhadap Ny MK.

Pada tahun 1996, Ny Hj HM berhasil menemui dan menagih Ny MK di Jakarta. Akan tetapi, Ny MK hanya berjanji akan melunasi harga tanah itu di Sbw.

Demikian keadaannya, yang berlanjut sampai tahun 2010. Tiba-tiba Ny MK melaporkan Ny Hj HM ke Polres dengan tuduhan pasal 285 KUHP. Setelah melalui proses pemeriksaan, perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun Kejaksaan mengembalikan lagi berkasnya ke Polisi. Karena berkas bolak balik Jaksa-Polisi tidak kunjung berakhir, maka Polisi (entah usulan siapa) melakukan rekayasa dan mengalihkan perkara itu menjadi "tindak pidana ringan". 

Menurut analisa Pengacara dari nasehathukum.com, rencana tipiring ini adalah taktik licik untuk menggusur Hj HM dari tanahnya (yang tetap dikuasai secara fisik). Dengan modus Tipiring, Terdakwa tidak perlu hadir di Pengadilan dan Hakim tinggal mengetok palu "bersalah" terhadap Terdakwa. Tapi pihak Terdakwa tidak mau kalah terhadap kelicikan itu. Terdakwa tetap memaksa hadir bersama pengacara, dan berhasil membuktikan kepada Hakim bahwa perkara ini adalah perkara Perdata yang gugatannya sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Perdata. Maka gagallah 'konspirasi' untuk men-tipiringkan Ny Hj HM.

Selanjutnya pihak Hj HM melancarkan gugatan perdata. Pada tahap awal, Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga perkara diputus secara verstek.

Setelah itu, Tergugat Ny MK melakukan "perlawanan" terhadap putusan verstek itu. Dan sampai ditulisnya naskah ini tgl 8 Januari 2011, perkara masih berlangsung.

Pelajaran yang patut dipetik dari perkara ini adalah, jangan pernah mau melakukan transaksi properti di depan PPAT kalau belum ada pembayaran, atau setidaknya ada bukti tertulis kalau harga belum dibayar. Karena di dalam Akte Jual Beli terdapat kalimat berbahaya: "Akte Jual Beli ini berlaku sebagai bukti pembayaran".

Nah, kalimat ini yang mau dimanfaatkan oleh pihak Ny MK. Waspadalah. Teman sendiri mampu menggunting dalam lipatan.... 

Update kasus:

Tanggal 10 Februari 2011, Majelis Hakim telah memutus perkara ini.

Hasil akhirnya adalah:

1. Menyatakan Pelawan (Ny MK) sebagai pelawan yang tidak benar.

2. Menolak semua alasan perlawanan.

3. Menyatakan putusan verstek adalah sesuai hukum.

    - Putusan verstek berbunyi: Menerima gugatan penggugat sebagian,

                                             Menyatakan Ny.Hj.HN sebagai pemilik yang syah atas tanah sengketa,

                                             Membatalkan akte jual beli yang terjadi antara Ny.Hj HM dengan NyMK

Fihak yang kalah melakukan upaya hukum 'Banding'.

 
 
 
Rubrik Berita
 
Berita & Artikel
Perjanjian Kawin

UU Pornografi

Membuat green house

 
 
 
 
Web www.nasehathukum.com
NASEHATHUKUM.COM